Ilmu-Ilmu RasionalKajian KeislamanKritikTerkiniTerpopuler

Persoalan Ijma’ dan Keabsahannya sebagai Landasan Hukum

Dalam tulisan sebelumnya telah kita kemukakan bahwa ijma’ terkait keharaman nikah beda agama—dalam kasus perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim—sudah muncul sejak generasi awal. Karena itu kelirulah pandangan al-‘Alayli, yang disetujui oleh Mun’im, yang menyebut ijma terkait masalah itu sebagai ijma muta’akkhir.

Penting dicatat bahwa soal “awal” atau maupun “akhir” sebetulnya tidak menjadi tolok ukur dalam menakar keabsahan ijma. Karena sandaran utama dalam menetapkan ijma ialah dalil itu sendiri, yang merujuk pada al-Quran dan Sunnah. Karena itu, dalam kajian Ushul Fikih, ijma itu sah dijadikan sumber pengambilan hukum ketika dia memiliki sandaran dari dua sumber utama tadi. Dan karena dia bersandar pada dalil, maka ijma’ itu pun pada akhirnya bisa dijadikan dalil.

Sekali lagi kita tegaskan bahwa keabsahan ijma bukan hanya disandarkan pada suara orang banyak. Tapi dia sah karena bersandar pada dalil yang solid dan kuat, yang keabsahannya disepakati oleh banyak ulama.  

Tetapi apa itu ijma? Bagaimana pendapat para pakar Ushul fikih terkait keabsahannya? Dan kapan dia bisa terbatalkan? Pertanyaan ini penting dijawab, karena tulisan Mun’im bertujuan untuk menggugat sebuah ijma’. Sementara tokoh yang dia sebut tak punya otoritas mumpuni untuk membatalkan ijma itu. Mengapa demikian? Mari kita mulai dengan definisi ijma terlebih dulu. 

Syamsuddin al-Ashfahani (w. 749 H), dalam Bayān al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar ibn al-Hājib, menjelaskan bahwa ijma’ itu ialah:

  اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي عَصْرٍ عَلَى أَمْرٍ

“Kesepakatan para mujtahid dari umat ini dalam suatu masa terkait suatu persoalan.” (al-Ashfahani, Bayān al-Mukhtashar, vol. 1, hlm. 521).

Kata kunci yang harus diberi garis tebal dalam definisi tersebut ialah “para mujtahid”. Dengan demikian, suatu ijma’ itu terbilang legal manakala dia dirumuskan oleh para mujtahid. Yakni seorang ulama dengan level keilmuan yang tinggi. Dan ulama dengan kualifikasi semacam itu tak mungkin bersepakat terkait persoalan yang dalilnya masih lemah dan bermasalah.

Menariknya, di halaman lain dari bukunya, al-Ashfhani menegaskan bahwa sikap ahli bid’ah (mubtadi’) terhadap suatu ijma tak bisa meruntuhkan maupun mengukuhkan keabsahan dari ijma itu sendiri. Apalagi kalau sosok mubtadi’ itu menelurkan gagasan yang meniscayakan kekufuran. Katanya:

اعْلَمْ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُبْتَدِعَ إِنْ كَانَ مُبْتَدِعًا بِمَا يُوجِبُ الْكُفْرَ بِصَرِيحِهِ فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ كَافِرٌ، لَمْ تُعْتَبَرْ مُوَافَقَتُهُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ

“Ketahuilah bahwa seorang mujtahid mubtadi’ (yang berpikiran heretik), apabila dia berbuat bid’ah yang meniscayakan kekufuran secara sarih maka tidak ada perselisihan terkait statusnya sebagai orang kafir. Dan persetujuannya pun tidak dianggap dalam terjadinya ijma’” (Bayān al-Mukhtashar, vol. 1, hlm. 548).

Anda bisa bayangkan, seseorang yang sudah tergolong sebagai mujtahid sekalipun, kalau dia terbukti memiliki pikiran-pikiran bid’ah—yang tidak memiliki landasan kokoh dalam al-Quran dan Sunnah—maka persetujuannya masih tertolak. Jika persetujuannya saja ditolak, apalagi penolakannya. Apalagi kalau orang itu tidak tergolong sebagai mujtahid. Apalagi kalau dia tidak punya keahlian sama sekali!

Dalam kitab al-Mustashfa, al-Ghazali secara tegas menyatakan bahwa hasil dari ijma para ulama itu hukumnya harus diikuti (wujūb al-ittibā), haram ditolak (tahrīm al-mukhālafah), juga tidak boleh menunjukan sikap yang dapat membuat umat Muslim menyia-nyiakan kebenaran (tadhyī’ al-haqq). (Mustashfa, hlm. 154).

Saya berharap Anda bisa mengamati ungkapan terakhir yang disebutkan oleh Imam al-Ghazali ini. Bahwa ijma’ itu wajib diikuti agar kita tidak “menyia-nyiakan kebenaran.” Kata kuncinya adalah “kebenaran.” Bukan “kekuasaan”. Ijma’ para ulama tidak ada hubungannya dengan urusan politik. Kesepakatan mereka murni didasarkan pada penelitian dalil. Kalau ijma’ yang sah itu tertolak, maka itu sama saja dengan kita menyia-nyiakan sesuatu yang sudah terbukti benar. Dan, kata al-Ghazali, kita harus menghindari sikap semacam itu! 

Jika kita merujuk pada penjelasan ushululiyyūn, memang akan diperoleh kesan kuat bahwa ijma’ itu tidak terumuskan secara sembrono. Para ulama yang mengukuhkan keabsahan ijma’ itu memberlakukan syarat-syarat yang sedemikian ketat, sehingga para ulama pun tidak semua pendapatnya diperhitungkan dalam merumuskan ataupun menolak suatu ijma’.   

Pertanyaan selanjutnya, apakah ijma bisa menjadi sandaran hukum? Tajuddin ibn as-Subki (w. 771 H) menjawab:

اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به على كل مسلم، وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنَّظَّام

“Mayoritas kaum Muslim bersepakat bahwa ijma itu merupakan landasan syariat, yang harus diamalkan oleh setiap Muslim. Dan berselisih dalam soal itu kaum Syiah, Khawarij dan an-Nazzham (dari Muktazilah, pen).” (al-Ibhāj fi Syarh al-Minhāj, vol. 5, hlm. 2035).

 Pernyataan serupa ditegaskan oleh al-Amidi dalam al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām. (vol. 1, hlm. 200). Penting untuk dicatat bahwa adanya kelompok kecil yang menolak keabasahan ijma’ tentu tidak otomatis langsung menggugurkan keabsahan ijma’ itu sendiri. Ingat analogi kesepakatan dokter yang pernah saya kemukakan sebelumnya.

Jika Anda melihat 100 orang dokter, dari berbagai lintas generasi, telah melakukan penelitian mendalam. Lalu mereka semua bersepakat bahwa penyakit A itu dapat berkonsekuensi pada kematian. Kemudian ada 2 orang dokter melakukan penolakan. Mereka menyajikan argumen. Tapi isinya lemah. Apakah kesepakatan 100 dokter itu bisa tergugurkan dengan kesimpulan aneh dari dua orang tadi?

Apakah logika sehat Anda akan mempertimbangkan dua pendapat itu, lalu mengabaikan kesepakatan para pakar yang didasarkan pada temuan yang lebih kuat? Penolakan an-Nazzham, dan dua kelompok yang tadi disebut, juga sudah banyak didiskusikan dalam buku-buku Ushul Fikih. Lembaran ini tak akan cukup untuk menguraikan perdebatan seputar pendapat mereka itu.

Setelah mengemukakan pernyataan tersebut, al-Amidi (w. 631 H)—yang juga dikenal sebagai seorang teolog itu—kemudian memaparkan dalil keabsahan ijma dari ayat al-Quran itu sendiri. Ada lima ayat yang dia kutip sebagai dalil. Salah satu yang terkuat, seperti diakui al-Amidi sendiri, ialah firman Allah sebagai berikut:

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَۗ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا ࣖ

“Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An-Nisa [4]: 115).

Yang menjadi landasan berdalil dalam ayat ini, tulis al-Amidi, ialah ancaman yang ditujukan kepada mereka yang “mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mumkin” (yattabi’ ghari sabīl al-mu’minīn). Itu menadakan bahwa menyelisihi pendapat para mujtahid dari kalangan orang beriman, berdasarkan teks al-Quran, adalah perbuatan yang terlarang. Dan diancam dengan ancaman yang keras. Kalau sekiranya tidak terlarang, kata al-Amidi, mana mungkin dia disertai dengan ancaman?

Imam al-Ghazali memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, ayat tersebut tidak termasuk sebagai dalil terkuat. Meskipun itu relevan untuk dijadikan dalil. Argumen terkuat dalam menetapkan keabsahan ijma’, menurut al-Ghazali, ialah sabda Nabi Saw yang menyebutkan:

لا تجتمع أمتي على الخطأ

“Umatku tidak akan bersepakat menyangkut sesuatu yang salah.”

Kemudian, setelah mengemukakan hadits tersebut, al-Ghazali pun berkata:

وَهَذَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ أَقْوَى وَأَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ

“Dan (dalil) ini, dari sisi lafaz, itu lebih kuat dan lebih tegas dalam memberi petunjuk pada apa yang dimaksud.” (Mustashfa, hlm. 138).

Tak cukup hanya dengan mengutip hadits, al-Ghazali pun kemudian merumuskan argumentasinya secara lebih jelas. Mari kita simak kutipan al-Ghazali secara lengkap.

فَطَرِيقُ تَقْرِيرِ الدَّلِيلِ أَنْ نَقُولَ: تَظَاهَرَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَعْنَى فِي عِصْمَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ الْخَطَأِ، وَاشْتُهِرَ عَلَى لِسَانِ الْمَرْمُوقِينَ وَالثِّقَاتِ مِنْ الصَّحَابَةِ كَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَطُولُ ذِكْرُهُ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ» ، «وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

“Cara perumusan dalilnya ialah: ada banyak riwayat berlimpah dari Rasulullah Saw dengan lafaz yang berbeda-beda, tapi maknanya sama, bahwa umat ini terjaga dari kesalahan. Juga, sudah dikenal luas di kalangan para ulama terpandang, dan orang-orang yang terpercaya dari kalangan sahabat, seperti Umar, Ibn Mas’ud, Abi Sa’id al-Khudri, Anas bin Malik, Ibnu ‘Umar, Abu Hurairah, dan Hudzaifah bin al-Yaman, dan selain mereka, yang cukup panjang kalau harus disebutkan, sabda nabi yang maknanya seperti: “umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan”, “Allah Swt tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan”, dll.

Selanjutnya, setelah menyampaikan perumusan dalil itu, al-Ghazali pun menegaskan bagaimana sikap para ulama sepanjang zaman terkait hadits yang dia jadikan sebagai sandaran dalam menetapkan keabsahan ijma’ itu. Beginilah ungkapannya:   

وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَمْ تَزَلْ ظَاهِرَةً فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إلَى زَمَانِنَا هَذَا لَمْ يَدْفَعْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا، بَلْ هِيَ مَقْبُولَةٌ مِنْ مُوَافِقِي الْأُمَّةِ وَمُخَالِفِيهَا، وَلَمْ تَزَلْ الْأُمَّةُ تَحْتَجُّ بِهَا فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ.

“Hadits-hadits ini telah dikenal luas oleh para sahabat, tabi’in, dan sampai zaman kita sekarang. Tak ada seorang pun dari ahli ilmu riwayat yang menolak keabsahannya, baik dari generasi salaf maupun generasi belakangan. Tapi justru dia diterima baik dari kalangan yang bersetuju dengan umat ini maupun yang berselisih dengannya. Dan umat (Muslim) masih menjadikannya sebagai dalil baik dalam urusan pokok-pokok agama maupun perkara-perkara yang bersifat rincian.” (Mustashfa, hlm. 138- 139).

Kita tidak memiliki banyak waktu untuk menguraikan semua dalil terkait keabsahan ijma itu. Yang ingin kita tegaskan di sini ialah, penetapan sebuah ijma’ itu tidak terlahir dari argumen yang kosong. Dasar keabsahan ijma’ itu ada dalam al-Quran dan hadits, sebagai dua sumber utama ajaran Islam. Ijma itu terlahir dari para mujtahid, yang memiliki tingkat keilmuan tinggi. Dan mereka melahirkan kesepakatan itu berdasarkan dalil. Dan karena ijma itu bersandar pada dalil, maka sangat logis kalau dia dipandang sah dalam proses pengambilan hukum.

Sebagai konsekuensi logis dari penjelasan ini, klaim ijma bisa terpatahkan kalau Anda berhasil menghadirkan bukti bahwa ada beberapa ulama, yang tergolong sebagai mujtahid, mereka memenuhi kualifikasi ijtihad, dan kepakarannya diakui oleh para mujtahid yang lain, lalu dia terbukti terbukti menyelisihi ijma’ itu. Dan dia pun mendatangkan dalil yang lebih kuat. Barulah ketika itu Anda bisa berkata: “kami tidak menerima klaim ijma’ itu. Karena buktinya ada ulama fulan, fulan dan fulan—dan mereka terbukti sebagai mujtahid—yang berpandangan berbeda.”

Dalam konteks menikah beda agama, misalnya, khususnya terkait kasus perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, faktanya kita tidak menjumpai ‘alim mujtahid yang berselisih dalam masalah itu. Kalau ada, siapakah nama mujtahid yang mempebolehkan pernikahan itu? Tak ada satupun nama mujtahid, ahli fikih dan ushul fikih terpandang yang Mun’im sebutkan untuk mengukuhkan pandangannya itu.

Yang dia sadur hanyalah pendapat seorang mutsaqqaf yang tidak jelas kepakarannya sama sekali. Bahkan kredebilitasnya dipersoalkan hatta oleh otoritas tempat dia sekolah! Seorang fakih pun bukan. Apalagi tergolong sebagai mujtahid. Pertanyaannya, teori ushul fikih apa yang dia gunakan untuk membatalkan ijma dengan cara semacam itu? Di sini terlihat bahwa Mun’im sejujurnya tak mendasarkan penolakannya pada metodologi pengambilan hukum yang jelas.

Jika al-Quran saja mengecam orang-orang yang tidak mengikuti jalan kaum beriman, dan Nabi menjamin bahwa umatnya—secara umum—tidak akan sepakat menyangkut sesuatu yang salah, lantas dengan alasan apa kita dapat memandang lumrah sikap sebagian orang yang menyelisihi hasil ijtihad para ulama, yang merupakan representasi dari “jalan kaum beriman” itu? Tidakkah ancaman dalam ayat, dan ketetapan dalam hadits, itu cukup untuk mengukuhkan pentingnya ijma’ ulama dalam menetapkan hukum-hukum agama?

Kita tidak akan mengulas persoalan ini secara panjang lebar, karena penjelasan seputar masalah ini sudah terpapar secara detail dalam kitab-kitab klasik. Yang akan kita paparkan dalam tulisan selanjutnya ialah dalil-dalil tentang keharaman nikah beda agama itu sendiri. Jika benar ijma itu bersandar pada dalil, lantas bisakah Anda membuktikan adanya dalil-dalil di balik ijma keharaman nikah beda agama itu? Jawabannya, insya Allah, akan Anda temukan dalam dua tulisan yang akan datang.   

Bagikan di akun sosial media anda